BIPPLH

Tokoh masyarakat, Komang Gde Subudi, mengapresiasi pernyataan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Dr. Wayan Koster dan Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, yang menegaskan sikap penolakan proyek reklamasi Teluk Benoa (RTB). Selanjutnya ia mengajak masyarakat untuk menjaga suasana Bali yang kondusif, terlebih dalam waktu dekat ini Bali menjadi tuan rumah pertemuan...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) mendukung dan mengawal penuh rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Aspek lingkungan, agraria dan tata ruang (ATR) menjadi fokus dan konsern BIPPLH. Penegasan ini juga disampaikan Ketua Umum BIPPLH Komang Gede Subudi saat diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya dalam Forum Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion/FGD) Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara yang digelar di Gedung Gajah, Jaya Sabha,...

Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem. Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang. “Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak...

Pandemi Covid-19 memang belum berakhir namun tanda-tanda kemenangan melawan pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini sudah semakin jelas dan dekat terlebih dengan sudah adanya vaksinasi Covid-19 yang berjalan lancar di tanah air. Berbagai upaya baik sekala dan niskala (upaya nyata dan upaya yang tidak terlihat) juga terus dilakukan di Bali. Seperti halnya yang teranyar Gubernur Bali Wayan Koster melakukan...

Ketua Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menyoroti reklamasi yang dilakukan Pelindo III Pelabuhan Benoa Bali mengabaikan aspirasi masyarakat Bali, desa adat dan LSM lingkungan. “Memang ini proyek pemerintah dan sesuai program Nawacita bapak Presiden Jokowi. Namun pihak pengelolah jangan mengabaikan aspirasi masyarakat, desa adat dan LSM lingkungan. Masa proyek sebesar ini dilaksanakan tanpa ada public hearing. Mestinya,...