BIPPLH

Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem. Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang. “Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak...

Tokoh masyarakat, Komang Gde Subudi, mengapresiasi pernyataan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Dr. Wayan Koster dan Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, yang menegaskan sikap penolakan proyek reklamasi Teluk Benoa (RTB). Selanjutnya ia mengajak masyarakat untuk menjaga suasana Bali yang kondusif, terlebih dalam waktu dekat ini Bali menjadi tuan rumah pertemuan...

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, sangat menyayangkan kembali terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh The Mulia Resort and Villa beberapa hari lalu. Mengantisipasi pencemaran lingkungan terus terjadi di kawasan pariwisata Badung Selatan, BIPPLH mendorong Bupati Badung membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hotel, resort, vila, restoran, dan akomodasi wisata lainnya di kawasan...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.

Kerusakan ekosistem terumbu karang dan kemerosotan keanekaragaman ekosistem bawah laut menjadi isu strategis dan perhatian serius Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH). Upaya konservasi dan pelestarian ekosistem terumbu karang ini juga menjadi bagian spirit dalam pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040. Terumbu karang...