BIPPLH

PT PELINDO III, otoritas pengelola Pelabuhan Benoa Bali melakukan reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Pantauan di lapangan, saat ini pengurukan dilakukan di dua titik. Pertama, dermaga timur di sisi utara dan Teluk Benoa yang tak jauh dari dermaga barat Pelabuhan Benoa. Alat berat terlihat lalu lalang mengangkut tanah yang bersumber dari pengerukan kolam dermaga timur. Tindakan Pelinco memicu protes DPRD Bali....

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.

Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) sebagai yayasan yang bergerak pada pelestarian heritage situs ritus Bali mendukung penuh langkah dan rencana Pemerintah Provinsi Bali yang akan memasukkan nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam kurikulum pendidikan dari jenjang SD hingga SMA untuk lebih membumikan warisan leluhur mengenai enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali itu. “Ini adalah berita gembira. Ini yang...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) mengapresiasi dan mendukung lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Perda RTRWP Bali yang baru ini akan menjadi panduan atau pedoman penataan ruang Bali menuju Bali Era Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan...