BIPPLH

Ground breaking paket pembangunan jalan baru (shortcut) batas kota Singaraja-Mengwitani, Rabu (14/11/2018) menjadi angin segar diawal pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster. Banyak pihak berharap pembangunan shortcut yang memperpendek jarak antara Bali Selatan dengan Bali utara ini menjadi tonggak awal menghapus kesenjangan pembangunan di Bali. ebagai bentuk dukungan, Ketua Umum Pendiri Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH),...

Bali bakal memiliki Politeknik di bidang energi bersih/energi baru terbarukan atau Politeknik EBT. Rencananya politeknik ini bakal dibangun di daerah Kabupaten Bangli. Gubernur Bali Wayan Koster kini terus berjuang dan melakukan lobi-lobi ke Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merealisasikan rencana pembangunan Politeknik EBT tersebut. Dukungan agar Bali segera mempunyai Politeknik EBT ini pun datang...

Ketua Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) I Komang Gede Subudi Lingkungan menegaskan perluasan Bandara Ngurah Rai yang dilakukan dengan reklamasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi lebih besar dari itu yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. “Saya melihatnya tak hanya untuk kepentingan pertemuan IMF dan World Bank pada bulan Oktober mendatang. Tapi lebih dari...

Tokoh masyarakat, Komang Gde Subudi, mengapresiasi pernyataan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Dr. Wayan Koster dan Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, yang menegaskan sikap penolakan proyek reklamasi Teluk Benoa (RTB). Selanjutnya ia mengajak masyarakat untuk menjaga suasana Bali yang kondusif, terlebih dalam waktu dekat ini Bali menjadi tuan rumah pertemuan...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.