BIPPLH

Tidak ada habis-habisnya upaya Gubernur Bali Wayan Koster untuk menghidupkan, membumikan, melestarikan dan mempopulerkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang adiluhung. Teranyar Gubernur dengan segudang ide brilian itu mencanangkan Rahina Tumpek Krulut sebagai Perayaan Hari Tresna Asih/Hari Kasih Sayang. Dengan kata lain Rahina Tumpek Krulut menjadi Hari Valentine-nya versi Bali. Pencanangan Rahina Tumpek Krulut sebagai Perayaan Hari...

Wacana ketinggian bangunan yang boleh lebih dari 15 meter dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali masih menjadi pro kontra. Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, berpendapat, ketinggian bangunan tersebut belum mendesak untuk direvisi. Subudi menjelaskan, dalam melakukan revisi Perda RTRW Provinsi...

Pandemi Covid-19 memang belum berakhir namun tanda-tanda kemenangan melawan pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini sudah semakin jelas dan dekat terlebih dengan sudah adanya vaksinasi Covid-19 yang berjalan lancar di tanah air. Berbagai upaya baik sekala dan niskala (upaya nyata dan upaya yang tidak terlihat) juga terus dilakukan di Bali. Seperti halnya yang teranyar Gubernur Bali Wayan Koster melakukan...

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru. Komitmen Gubernur Koster mengawal megaproyek Pelabuhan Benoa mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH). Menurut Ketua Umum BIPPLH Komang Gede Subudi pernyataan Gubernur Bali ini adalah warning...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.