BIPPLH

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) mengapresiasi dan mendukung lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Perda RTRWP Bali yang baru ini akan menjadi panduan atau pedoman penataan ruang Bali menuju Bali Era Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan...

Sikap ngotot Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang tetap meminta dokumen informasi publik terkait Terminal khusus Lequfied Natural Gas (LNG) yang akan dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya yang diingikan Walhi. Apalagi sampai terjadi sengketa informasi...

Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (BPJ), Komang Gede Subudi, yang akrab disapa Jro Gede Subudi.

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi mengapresiasi dan siap mendukung perjuangan Gubernur Bali Dr. I Wayan Koster untuk mempercepat realisasi Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng. Pihaknya pun siap ikut mengawal dan mendorong keluarnya izin penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan yang dipastikan segera keluar paling lambat akhir tahun ini. “Kita...