BIPPLH

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi mengapresiasi dan siap mendukung perjuangan Gubernur Bali Dr. Wayan Koster untuk mempercepat realisasi Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng. Pihaknya pun siap ikut mengawal dan mendorong keluarnya izin penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan yang dipastikan segera keluar paling lambat akhir tahun ini....

Ketua Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menyoroti reklamasi yang dilakukan Pelindo III Pelabuhan Benoa Bali mengabaikan aspirasi masyarakat Bali, desa adat dan LSM lingkungan. “Memang ini proyek pemerintah dan sesuai program Nawacita bapak Presiden Jokowi. Namun pihak pengelolah jangan mengabaikan aspirasi masyarakat, desa adat dan LSM lingkungan. Masa proyek sebesar ini dilaksanakan tanpa ada public hearing. Mestinya,...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.

Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang makin ngotot menyoroti rencana pembangunan terminal khusus Lequfied Natural Gas (Tersus LNG) di kawasan Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, kembali menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Apalagi sudah sampai melakukan sengketa informasi yang melibatkan Walhi Bali sebagai pemohon informasi publik dengan PT Dewata Energi Bersih (DEB) selaku termohon di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP)...

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi mengapresiasi dan siap mendukung perjuangan Gubernur Bali Dr. I Wayan Koster untuk mempercepat realisasi Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng. Pihaknya pun siap ikut mengawal dan mendorong keluarnya izin penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan yang dipastikan segera keluar paling lambat akhir tahun ini. “Kita...