BIPPLH

Sikap ngotot Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang tetap meminta dokumen informasi publik terkait Terminal khusus Lequfied Natural Gas (LNG) yang akan dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya yang diingikan Walhi. Apalagi sampai terjadi sengketa informasi...

Wacana ketinggian bangunan yang boleh lebih dari 15 meter dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali masih menjadi pro kontra. Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, berpendapat, ketinggian bangunan tersebut belum mendesak untuk direvisi. Subudi menjelaskan, dalam melakukan revisi Perda RTRW Provinsi...

Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang makin ngotot menyoroti rencana pembangunan terminal khusus Lequfied Natural Gas (Tersus LNG) di kawasan Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, kembali menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Apalagi sudah sampai melakukan sengketa informasi yang melibatkan Walhi Bali sebagai pemohon informasi publik dengan PT Dewata Energi Bersih (DEB) selaku termohon di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP)...

Komitmen dan aksi nyata Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) patut diacungi jempol dalam mengawal proyek-proyek pembangunan di Bali guna memastikan tidak merusak lingkungan atau paling tidak seminimal mungkin terjadi kerusakan lingkungan. Kali ini komitmen tersebut ditunjukkan juga saat tim dari BIPPLH pada Senin (7/12/2020) turun langsung ikut melaksanakan kunjungan lokasi kegiatan Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Sarbagita...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.