BIPPLH

Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menghimbau para pihak yang berkompeten agar Kawasan Jatiluwih dikembalikan sesuai standar yang ditetapkan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). “Upaya itu dalam upaya  mempertahankan salah satu budaya adiluhung subak yang menjadi warisan dunia (world heritage) yang saat ini terancam dicabut akibat berubahnya kawasan...

Pada tahun 2021 mendatang, DPRD Bali menargetkan membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali bersama Pemprov Bali. Dari 15 Ranperda tersebut sebagian terkait dengan kebijakan di sektor lingkungan yang menunjukkan komitmen serius Gubernur Bali Wayan Koster membenahi, menjaga dan melestarikan peradaban lingkungan Bali. “Kami apresiasi komitmen serius dan berkelanjutan dari Pak Gubernur meletakkan pondasi kuat untuk menjaga peradaban lingkungan Bali....

Sikap ngotot Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang tetap meminta dokumen informasi publik terkait Terminal khusus Lequfied Natural Gas (LNG) yang akan dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya yang diingikan Walhi. Apalagi sampai terjadi sengketa informasi...

Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem. Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang. “Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.