BIPPLH

Ketua Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menyoroti reklamasi yang dilakukan Pelindo III Pelabuhan Benoa Bali mengabaikan aspirasi masyarakat Bali, desa adat dan LSM lingkungan. “Memang ini proyek pemerintah dan sesuai program Nawacita bapak Presiden Jokowi. Namun pihak pengelolah jangan mengabaikan aspirasi masyarakat, desa adat dan LSM lingkungan. Masa proyek sebesar ini dilaksanakan tanpa ada public hearing. Mestinya,...

Pada tahun 2021 mendatang, DPRD Bali menargetkan membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali bersama Pemprov Bali. Dari 15 Ranperda tersebut sebagian terkait dengan kebijakan di sektor lingkungan yang menunjukkan komitmen serius Gubernur Bali Wayan Koster membenahi, menjaga dan melestarikan peradaban lingkungan Bali. “Kami apresiasi komitmen serius dan berkelanjutan dari Pak Gubernur meletakkan pondasi kuat untuk menjaga peradaban lingkungan Bali....

Konsep dan kebijakan pembangunan Bali Era Baru di bawah kepemimpingan Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali mendapatkan dukungan penuh publik di Bali. Salah satu organisasi nirlaba yang perhatian pada pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian lingkungan yakni Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali secara konsisten pula memberikan masukan konstruktif atas berbagai program dan kebijakan Gubernur Koster ini.

Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem. Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang. “Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak...

Wacana ketinggian bangunan yang boleh lebih dari 15 meter dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali masih menjadi pro kontra. Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, berpendapat, ketinggian bangunan tersebut belum mendesak untuk direvisi. Subudi menjelaskan, dalam melakukan revisi Perda RTRW Provinsi...