BIPPLH

Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Bali (Walhi Bali) yang makin ngotot menyoroti rencana pembangunan terminal khusus Lequfied Natural Gas (Tersus LNG) di kawasan Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, kembali menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Apalagi sudah sampai melakukan sengketa informasi yang melibatkan Walhi Bali sebagai pemohon informasi publik dengan PT Dewata Energi Bersih (DEB) selaku termohon di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP)...

Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem. Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang. “Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak...

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, sangat menyayangkan kembali terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh The Mulia Resort and Villa beberapa hari lalu. Mengantisipasi pencemaran lingkungan terus terjadi di kawasan pariwisata Badung Selatan, BIPPLH mendorong Bupati Badung membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hotel, resort, vila, restoran, dan akomodasi wisata lainnya di kawasan...

Gubernur Bali Wayan Koster kembali mencetak sejarah di masa kepemimpinannya dengan aksi konkret mampu menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlangsung selama 61 tahun di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Betapa bahagia Warga Desa Sumberklampok ketika Rabu (22/9/2021) Gubernur Koster menyerahkan sejumlah 813 sertifikat hak milik tanah garapan dengan status hak milik secara gratis dibiayai penuh...

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) menyambut gembira Provinsi Bali yang kebagian jatah untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Khusus untuk Provinsi Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.