BIPPLH

DPRD Provinsi Bali akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Bali, Senin (31/8/2020). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Hadirnya Perda RZWP3K diapresiasi Badan Independen Pemantau...

Ketua Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali Komang Gede Subudi menilai, kurang tepat Rencana Jasa Marga Bali Tol (JBT) akan membangun rest area berkonsep "Bedawang Nala" di Jalan Tol Bali Mandara. "Mengingat jalan tol di atas perairan (JDP) Bali Mandara cukup pendek hanya sepanjang 12,7 km dibandingkan tol lainnya di Indonesia sehingga hal itu dinilai...

Komitmen dan aksi nyata Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) patut diacungi jempol dalam mengawal proyek-proyek pembangunan di Bali guna memastikan tidak merusak lingkungan atau paling tidak seminimal mungkin terjadi kerusakan lingkungan. Kali ini komitmen tersebut ditunjukkan juga saat tim dari BIPPLH pada Senin (7/12/2020) turun langsung ikut melaksanakan kunjungan lokasi kegiatan Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Sarbagita...

Kerusakan ekosistem terumbu karang dan kemerosotan keanekaragaman ekosistem bawah laut menjadi isu strategis dan perhatian serius Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH). Upaya konservasi dan pelestarian ekosistem terumbu karang ini juga menjadi bagian spirit dalam pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040. Terumbu karang...

Ketua Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menyoroti reklamasi yang dilakukan Pelindo III Pelabuhan Benoa Bali mengabaikan aspirasi masyarakat Bali, desa adat dan LSM lingkungan. “Memang ini proyek pemerintah dan sesuai program Nawacita bapak Presiden Jokowi. Namun pihak pengelolah jangan mengabaikan aspirasi masyarakat, desa adat dan LSM lingkungan. Masa proyek sebesar ini dilaksanakan tanpa ada public hearing. Mestinya,...