Ketua Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) I Komang Gede Subudi Lingkungan menegaskan perluasan Bandara Ngurah Rai yang dilakukan dengan reklamasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi lebih besar dari itu yakni untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya melihatnya tak hanya untuk kepentingan pertemuan IMF dan World Bank pada bulan Oktober mendatang. Tapi lebih dari itu, untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia yang tentunya akan berdampak terhadap penerimaan devisa untuk negara,”kata Komang Gede Subudi saat ditemui di kantornya, di Desa Kertalangu, Denpasar, (2/8).
Proyek perluasan ini juga menurtnya selarasa dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk mendukung kemandiri serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Dngan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Bukti nyatanya banyak seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. Termasuk perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai bagian dari pengembangan infrastruktur di luar pulau Jawa,” kata Subudi.
Lalu dengan program tol laut, jalan lintas Papua, dan lintas daerah lainnya, termasuk pelabuhan ataupun bandara baru. “Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa,”kata Subudi yang juga Ketua Dewan Penasehat Pospera Bali ini.
Menurutnya, Jokowi-JK juga melaksanakan berbagai program unggulan lainnya untuk
memperkuat masyarakat pedesaan. Antara lain lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan
Sertifikat Lahan Gratis.Masih ditambah dengan Kredit Usaha Rakyat, bantuan
sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya tunai.
Maka itu, lanjutnya, tren tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi terus
menurun. Bahkan, di tahun 2018 tingkat kemiskinan Indonesia terendah sepanjang
sejarah tanah air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa.
“Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,”kata Subudi.
Sebagai LSM lingkungan, walau mendukung perluasan bandara Ngurah Rai, BIPPLH tetap memantau proyek tersebut agar tidak merusak ekosistem yang ada di wilayah perairan Teluk Benoa.
“Dari awal kami dari BIPPLH, terus memantau proyek tersebut, agar tidak merusak lingkungan dan biota laut yang ada perairan Teluk Benoa. Kami juga mengapresiasi Perum Angkasa Pura yang melibatkan dan berdialog dengan masyarakat termasuk LSM dalam publik hearing terkait proyek tersebut,”kata Subudi sembari menjelaskan, pada 12 Juli lalu PAP I melakukan Kick of Meeting Kajian Cathment Area Bandara Ngurah Rai melibatkan semua pemangku kepentingan.
Rapat kordinaasi tersebut diikuti dinas terkait Provinsi Bali, dinas terkait Kabupaten Badung dan Kadin Bali. “Rapat dipimpin oleh GM PAP I, Pak Yanus Prayogi. Kesimpulan rapat kordinasi yakni akan ada lagi public hearing yang diperluas melibatk semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang berkaitan dengan Bandara Ngurah Rai. “Perluasan Bandara Ngurah Rai ini selaras dengan Program Nawacita Jokowi-JK yang ke 7 yakni Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,”kata Subudi. poll
sumber: posbali.id
